Rencana Aksi Program Reformasi Birokrasi Polri. Mereka menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.“Ribuan tenaga honorer khusus. July 2017 May 2017. Rencana Aksi. Rencana Aksi Program Reformasi Birokrasi Polri. Pada pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Bidang Pelayanan Umum.

Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Gelombang II Tahun 2011-2014 disusun b erdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian P olri pada P rogram R eformasi B irokrasi G elombang I, serta dengan mengacu pada arahan T im R eformasi B irokrasi N asional dengan mengi ntegrasi kan Rencana S trategis P olri dalam G rand S trategy P olri Tahun 2005 - 2025, R enstra P olri Tahun 2010–2014 T ahap II tentang P artnership B uilding dan P rogram R evitalisasi P olri. Sebagi tindak lanjutnya maka P olri telah membentuk T im P elaksana RBP G elombang II yang terdiri dari 9 T im, untuk melaksanakan 9 (sembilan) P rogram yaitu 8 (delapan) A rea P erubahan yang meliputi P rogram P enataan dan P enguatan O rganisasi; P rogram P enataan T ata L aksana; P rogram P enataan P eraturan P erundang-undangan; P rogram P eningkatan K ualitas P elayanan P ublik; P rogram P enataan S istem M anajemen SDM A paratur; P rogram M anajemen P erubahan; P rogram P enguatan P engawasan; P rogram P enguatan A kuntabilitas K inerja; dan 1 (satu) P rogram M onitoring dan E valuasi. Program Penataan dan Penguatan Organisasi, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan dijabarkan ke dalam 11 ( sebelas ) rencana aksi; 1 quick wins; b.

Program Penataan Tata Laksana, yang terdiri dari 2 (dua) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) rencana aksi; 1 quick wins; c. Program Penataan Perundang-undangan, yang terdiri dari 1 (satu) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 5 (lima) rencana aksi; 1 quick wins; d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang terdiri dari 3 (tiga) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 63 (enam puluh tiga) rencana aksi; 10 quick wins; e. P rogram Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatu r, yang terdiri dari 8 (delapan) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 34 (tiga puluh empat) rencana aksi; 1 quick wins; f. P rogram Manajemen Perubahan, yang terdiri dari 6 (enam) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) rencana aksi; 1 quick wins; g.

Program Penguatan Pengawasan, yang terdiri dari 2 (dua) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) rencana aksi; 1 quick wins;h. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari 3 (tiga) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) rencana aksi; 1 quick wins; i. Program Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari 4 (empat) k egiatan dan telah dijabarkan ke dalam 8 (delapan) rencana aksi.

Selanjutnya penjabaran 9 program, 31 kegiatan, 171 rencana aksi dan 17 quick wins pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2014, sebagai berikut. Epsonnet Devices more. Kegiatan dan Rencana Aksi, 1) Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Bareskrim Polri dan Polda, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: Menyusun Perkap/SOP tentang Pedoman SP2HP; Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Informasi Penyidikan; Menyusun Perkap/SOP tentang Sistem Pelayanan Masyarakat di Bareskrim Polri; Menyusun Perkap/SOP tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan penyimpanan dan perawatan barang bukti; Menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan tahanan. 8) Kegiatan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi, dilaksanakan dalam beberapa rencana aksi, yaitu: Tersusun Kurikulum Diktuk (Brigadir, SIP, SIPSS dan AKPOL berbasis kompetensi; Tersusun Kurikulum Dikbangum (Sespima, Sespimen, Sespimti, STIK, dan untuk PNS Diklat Tk. III dan II) berbasis kompetensi; T ersusun Kurikulum Pendidikan Bang Spes (Bidang pembinaan dan Operasional) berbasis kompetensi; Tersusun Kurikulum Latihan Berbasis kompetensi; Sosialisasi dan penggandaan Perkap tentang Pedoman administrasi penyusunan kurikulum pendidikan pembentukan, pengembangan umum, pengembangan spesialisasi dan kurikulum latihan. Quick Wins, yang ditetapkan adalah Penerapan Standar Kompetensi Jabatan.